baris berita - hari ini

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

INILAH.COM, Karawang - Kekecewaan kepala desa di Karawang terkait pengadaan mobil operasional desa (mobdes) cukup beralasan.

Awal tahun ini ada kabar anggaran untuk pembelian kendaraan dinas tersebut sudah disetujui. Besarannya, lebih dari Rp40,1 miliar. Bahkan, rumornya akan segera didistribusikan bertepatan dengan hari jadi Karawang, pada 14 September mendatang.

Namun, Kades Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Junaedi mengatakan, hingga bulan kedelapan ini, kendaraan tersebut tak kunjung ada. Saat ditanyakan, alasannya sedang dikonsultasikan terlebih dulu dengan BPKP Jabar. Saat ditanyakan kembali, ada yang mengatakan anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan lainnya.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah Karawang, Iman Sumantri, mengaku, pemkab tidak merencanakan kendaraan operasional desa itu akan dibagikan pada 14 September mendatang. Justru, sampai saat ini kajian regulasinya masih dibahas. "Belum ada regulasinya. Jadi, masih belum pasti soal kendaraan dinas desa ini," ujar Iman.

Dia mengakui, meski rencana pembelian mobdin tersebut sudah tertuang pada APBD murni 2012, namun anggarannya belum bisa dicairkan. Mengingat, payung hukum untuk pengadaan mobdin tersebut belum ada.

Iman mengaku sudah mengarahkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk koordinasi dengan Asda I dan Asda III, terkait regulasi pengadaan mobdin tersebut. Apabila, regulasinya tidak menyalahi, pengadaan bisa dilaksanakan.

Sebaliknya, bila payung hukumnya lemah BPMPD secepatnya berkoordinasi dengan para kepala desa melalui Apdesi. Supaya, sejak dini para Kades tersebut mengetahui penyebab sulit terealisasinya kendaraan operasional itu.

Di bagian lain, Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Karawang, Ridwan Sakam mengisyaratkan, kemungkinan besar pengadaan kendaraan operasional desa tersebut sulit terwujud. Pasalnya, sampai saat ini belum ada aturan kuat yang memperbolehkan aparat pemerintahan desa mendapatkan fasilitas mobil dinas. Meskipun wacananya kendaraan itu sifatnya pinjam pakai, tetap saja belum ada regulasi yang bisa jadi rujukan.

"Bila sudah begitu, anggaran untuk pengadaan mobdes (mobil desa) tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan lainnya," paparnya. [gin]