baris berita - hari ini

INILAH.COM, Jakarta – Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra terlibat perdebatan seru dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di Twitter. Mereka secara tidak langsung saling melontarkan pendapat mengenai advokat pembela koruptor.

Lontaran pendapat yang mengundang perhatian publik itu berawal tweet Denny mengenai kepala daerah yang melakukan korupsi dan masih menjabat. "Kami sudah dukung pemberhentian, tapi Gubernur korupsi itu, dng advokatnya Yusril, menang di PTUN," kata Denny dalam Twitternya.

Itu ia sampaikan menanggapi tweet seseorang yang menulis, "brhentikan Gubernur Korup."

Karena Denny menyebut kata Yusril dalam tweet-nya, maka Yusril pun bersuaa. Ia kemudian membuat tweet, "Koruptor beneran takkan saya bela. Tapi kalau saya yakin dia tidak korup dan hanya korban politik tapi dituduh korupsi, saya bela," ujar Yusril.

Mengenai advokat korup itu sendiri Denny memberikan batasan, bahwa tidak semua advokat yang membela koruptor adalah advokat korup. "Saya berikat dua batasan: yang membela kliennya membabi buta; dan yang tidak malu menerima bayaran dari hasil korupsi," tulis Denny.

Tak cukup sampai di situ, Yusril kembali menulis, "Mengatakan advokat yg bela trdkw korupsi adalah advokat koruptor adalah sama dg katakan presiden yg kasi grasi pd sindikat adlh prsdn sindikat," kata Yusril.

Tentu tweet itu ia lontarkan kepada kebijakan pemerintah memberikan grasi dan remisi kepada terpidana narkoba warga negara Australia, Schapelle Corby. Yusril mengkritik kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang ngawur.

Tentu saja kritikan itu juga mengarah kepada Denny yang menjadi pembisik Presiden SBY. "Pejabat yg benar akan katakan kebenaran kpd Presiden walau dia tidak suka dg risiko akan dipecat. Jabatan bkn segala2nya," tulis Yusril.

"Pejabat ngawur adalah yg katakan kpd presiden apa yg dia suka, dan bela presiden mati2an walau salah agar tetap duduk dalam jabatan!"lanjut Yusril.

Denny sebelumnya membuat Tweet mengenai penjelasan pemberian remisi itu. Menurutnya, kebijakan itu bukan berarti dia sudah melunak terhadap tekadnya memperketat pemberian remisi. Denny menjelaskan bahwa pemberian koruptor itu dilakukan sesuai undang-undang yang ada. Ia tidak bisa menolak pemberian remisi karena belum ada aturan baru mengenai pembatasan koruptor.

"Kami sendiri masih menerapkan kebijakan pengetatan, namun syarat dasar hukum sebagaimana semangat putusan PTUN belum berubah," dalam salah satu Tweetnya.

Lontaran-lontaran tweet pun terus bermunculan antara Denny dan Yusril. Namun, baik Denny maupun Yusril mengaku tidak secara langsung tweet-nya itu dilontarkan kepada yang bersangkutan. Denny sendiri menolak untuk melakukan "Twitwar" atau semacam perang kata-kata di Twitter dengan Yusril.

"Bbrp twit meminta saya twitwar dng Prof Yusril. Saya tidak ada niat, dan tidak berminat. Kalau Prof Yusril menanggapi silakan saja. :)" tulis Denny. [tjs]