baris berita - hari ini

INILAH.COM, Kupang - Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) baru menutup 85 dari 115 rekening liar di Bank NTT. Namun 30 rekening lainnya masih belum ditutup oleh pemerintah walaupun sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT.

Anggota DPRD NTT, Ferry Kase, SH mengemukakan, pemerintah baru menertibkan atau menutup 85 rekening liar yang tersebar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Provinsi NTT.

Padahal sudah berulang kali pemerintah diingatkan untuk menutup 115 rekening liar tersebut karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

"Ini akibat dari kelemahan pemerintah sehingga masih terdapat rekening liar sebanyak itu. Untuk itu kami minta segera ditutup agar tidak menimbulkan pandangan yang negatif dari masyarakat," tegas Ferry saat ditemui di gedung DPRD NTT, Selasa (14/8).

Ferry menegaskan, selain 30 rekening yang belum ditertibkan, pemerintah juga harus melakukan rekonsiliasi data investasi jangka panjang non permanen termasuk dana bergulir bagi kelompok usaha kecil.

Pemerintah juga harus menyelesaikan inventarisasi dan pencatatan serta pelaporan terhadap aset tetap baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Khususnya BLUD RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang harus dilakukan identifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dengan pihak Bank NTT.

Dikatakan, pemerintah kurang serius memperhatikan dana transfer tahun anggaran 2011 sebesar Rp 104.941.937.804 dialokasikan untuk bagi hasil pajak dan retribusi ke kabupaten/kota sebesar Rp 87.581.713.437 atau 83,83 persen dan hasil retribusi ke kabupaten/kota sebesar Rp 468.233.500 atau 99,91 persen dan realisasinya Rp 88.049.946.937 atau 83,90 persen.

"Kita berharap dimasa yang akan datang pengaturan dana tersebut tepat waktu dan tepat jumlah," ujarnya.

Politisi Partai Hanura itu menilai kualitas manajemen perencanaan program dan kegiatan pemerintah di beberapa SKPD masih sangat lemah.

Buktinya masih adanya dana nganggur pada APBD tahun 2011 padahal masih banyak kegiatan yang memnutuhkan anggaran terutama kepentingan kebutuhan dasar, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya.

Sangat disayangkan karena ditengah kondisi kehidupan masyarakat miskin yang memprihatinkan dan membutuhkan bantuan namun pada saat yang sama masih banyak dana ngganggur tidak terpakai dalam APBD. "Tidak tahu pemerintah mau buat apa dana itu," kata Ferry dengan nada tanya.

Dia menyampaikan, setelah dicermati dan ditelusuri lebih jauh maka besarnya dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) lebih cenderung karena ketidakmampuan pemerintah provinsi dalam melakukan perencanaan anggaran secara matang.

Karena itu, kedepannya perlu adanya perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan program anggaran yang lebih baik, matang, dan pro rakyat. Perencanaan dana APBD diharapkan lebih memihak pada kepntingan dan kebutuhan masyarakat NTT secara riil.